Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politics » Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

  • account_circle Moh. Fadli Ladjinta
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
  • visibility 243
  • comment 0 komentar

IDNtribune.com, Washington, D.C – Sejumlah hakim federal yang diangkat oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberikan putusan yang justru menentang kebijakan pemerintahan Trump.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif di bawah kepemimpinan Trump, meskipun sebagian besar hakim tersebut berasal dari pilihan politiknya sendiri.

Trump, melalui akun Truth Social, mengungkapkan kekecewaannya terhadap para hakim pilihannya setelah Hakim Karin Immergut, yang ia angkat pada masa jabatan pertamanya, menolak upayanya untuk menempatkan pasukan Garda Nasional di Portland. Hakim tersebut menyebut langkah Trump “tidak berdasar” dan berpotensi menjerumuskan negara ke dalam bentuk pemerintahan militer yang inkonstitusional.

Kekecewaan serupa pernah disampaikan Trump sebelumnya terhadap kelompok konservatif Federalist Society, yang ia nilai memberikan “nasihat buruk” dalam proses nominasi hakim pada masa jabatan pertamanya.

Kritik itu muncul setelah seorang hakim pilihannya sendiri menolak kewenangannya untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap sejumlah mitra dagang Amerika Serikat.

Meskipun Trump dan para pendukungnya kerap menyerang hakim yang diangkat oleh Partai Demokrat dengan sebutan “radikal” atau “aktivis liberal”, sejumlah hakim pilihannya sendiri kini juga menjadi penghalang terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahannya.

Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, dalam pernyataan kepada awak media menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Trump telah berkali-kali dibenarkan oleh Mahkamah Agung, meskipun sering digugat oleh hakim-hakim di tingkat bawah. Ia menuding keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan pemerintah berasal dari “hakim liberal yang bertindak melampaui kewenangannya.”

Namun, sejumlah hakim yang diangkat oleh Trump justru memberikan kritik keras terhadap pola hubungan eksekutif dengan lembaga yudikatif. Hakim Distrik AS Thomas Cullen, misalnya, menilai bahwa serangan verbal pemerintah terhadap hakim yang mengeluarkan putusan tidak sejalan dengan prinsip dasar konstitusi Amerika Serikat. Ia menyebut kampanye semacam itu sebagai “tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan disayangkan.”

Beberapa kasus penting menunjukkan sikap independen para hakim tersebut. Hakim Tim Kelly di Washington, D.C., menolak deportasi anak-anak asal Guatemala yang dilakukan secara mendadak oleh pemerintah, menyebut alasan yang diajukan “runtuh seperti rumah kartu.” Hakim Trevor McFadden menilai pengusiran Associated Press dari acara Gedung Putih sebagai tindakan inkonstitusional.

Dalam kasus ekonomi, Hakim Timothy Reif dari U.S. Court of International Trade menolak wewenang Trump untuk memberlakukan tarif sepihak terhadap negara mitra dagang, karena hal tersebut termasuk dalam kewenangan legislatif.

Selain itu, sejumlah hakim pilihan Trump juga menolak kebijakan deportasi massal warga Venezuela dengan menggunakan Alien Enemies Act, serta menentang kebijakan wajib tahanan terhadap imigran yang menunggu proses deportasi.

Sementara itu, Hakim Dabney Friedrich dan Mary McElroy juga menolak beberapa kebijakan administrasi Trump terkait pemotongan dana untuk program tunawisma dan kesehatan masyarakat, serta penyalahgunaan dana bantuan bencana sebagai bentuk tekanan politik terhadap negara bagian oposisi.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Trump berhasil menempatkan banyak hakim konservatif selama masa jabatannya, tidak semua dari mereka berpihak kepadanya. Sebaliknya, banyak yang tetap menjunjung tinggi independensi peradilan serta prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif — prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Amerika Serikat.

  • Penulis: Moh. Fadli Ladjinta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo saat Penyerahan Aset Rampasan Negara dari Tambang Ilegal kepada PT Timah Tbk. di Pangkal Pinang.

    Prabowo Hands Over Rp7 Trillion in Seized Corruption Assets to PT Timah

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Stenly Fischer
    • visibility 277
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Pangkal Pinang – President Prabowo Subianto officially handed over six tin smelters and other assets confiscated from corruption cases worth approximately Rp7 trillion to PT Timah Tbk (TINS) on Monday (October 6, 2025). The symbolic handover took place at PT Tinindo Internusa’s smelter facility in Bukitintan District, Pangkal Pinang City. According to Prabowo, the […]

  • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

    专家称:LPS直接向国会报告绩效将提升公共问责与内部纪律

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Stenly Fischer
    • visibility 460
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – 安达拉斯大学经济学家夏夫鲁丁·卡里米(Syafruddin Karimi)表示,计划要求印尼存款保险机构(Lembaga Penjamin Simpanan,简称LPS)直接向国会(DPR)提交绩效报告,有助于强化公共问责并推动机构内部纪律建设。 他指出,此举意味着政策方向、预算执行以及处置结果将在公开场合接受检验,并被正式记录。这项提议 merupakan revisi《2023年第4号金融部门发展与强化法》(UU PPSK)的其中一项修订要点,该修订已于2025年10月2日(星期四)在印尼国会第一会议年度第五次全体会议上获得所有党派一致通过。 夏夫鲁丁在接受《彭博Technoz》采访时(2025年10月6日)解释称:“如果报告机制采取事后(ex post)方式,基于明确的结果指标,如理赔及时性、资产回收率上升、处置成本下降等,将能让国会评估LPS的有效性,而无需介入日常技术性事务。” 他补充道,在这种框架下,国会可以审查LPS绩效,而不会影响机构运营的灵活性。然而,他同时警告称,如果报告机制转变为事前审批(ex ante)或深入干涉操作细节,可能带来潜在风险。 “当流程变成事前审批或操作细节被政治化时,关键岗位的招聘、处置技术采购或危机时期的财政需求可能被拖延,从而削弱干预速度并损害公众信任。”夏夫鲁丁强调。 为在透明度与灵活性之间取得平衡,他建议LPS向国会的报告设计应设定明确的响应期限,并附带必要条款。此外,还应实施基于指标的季度报告及专题审计,以确保问责机制不影响LPS维护国家金融体系稳定的效率。 值得注意的是,UU PPSK修订过程曾引发争议。多次讨论均在国会第十一委员会工作小组(Panja)内部以闭门方式进行。根据2025年10月1日的协调稿,修订内容包括多项实质性变化,以响应宪法法院(MK)的裁决及金融数字化发展的需求。 其中备受关注的修订之一是第86条,涉及LPS年度工作与预算计划(RKAT)的报告机制。此前,RKAT需提交财政部审批,而修订草案规定今后特别是与运营相关的RKAT,必须获得国会批准。

  • 印尼人力部副部长伊曼纽尔·埃比尼泽身穿橙色背心

    身穿橙色囚衣,副劳工部长伊曼纽尔落泪,被印尼反贪局确认为嫌犯

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 517
    • 0Komentar

    IDNTribune, Jakarta – 印尼副劳工部长伊曼纽尔·埃贝内泽(Immanuel Ebenezer)已被印尼反贪委员会(KPK)确认为嫌犯。此决定是在其涉嫌通过职业安全与健康(K3)认证项目进行勒索并于行动中被当场抓获(OTT)后作出的。 2025年8月22日(星期五),在雅加达南部的KPK红白大楼内,媒体目击到埃贝内泽身穿橙色囚衣、双手戴铐。在被押往新闻发布会现场途中,他一度拭泪。 KPK主席塞蒂约·布迪扬托(Setyo Budiyanto)在记者会上表示,该案件共涉及11名嫌疑人,其中包括埃贝内泽。他们将被先行羁押20天。 “调查结果显示,伊曼纽尔·埃贝内泽·格鲁干(Immanuel Ebenezer Gerungan)于2024年12月,即上任副部长两个月后,收受3亿印尼盾贿款。”塞蒂约指出。 除埃贝内泽外,劳工部的其他官员也被指控收受现金及车辆。行动中,KPK查获了数十亿印尼盾现金和22辆豪华车辆,其中包括15辆汽车和7辆摩托车。被扣押的车辆涵盖日产GT-R、丰田卡罗拉Cross、现代Palisade、铃木吉姆尼、本田CR-V,以及杜卡迪摩托车。 在新闻发布会前一天,这些被扣押的车辆已在KPK大楼前后大厅公开展示。此外,KPK还查封了劳工部下属职业安全与健康监察总局办公室,以便进一步调查。

  • Kuasa Hukum korban dari LBH Sulteng

    Modus Janji Nikah, Oknum Dosen UIN Datokarama Malah Kriminalisasi Pacar Gelapnya

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Palu, IDNtribune.com – Dugaan tindak penipuan, kekerasan seksual, dan kriminalisasi yang dialami seorang perempuan berinisial SL kembali mencuat ke ruang publik setelah kuasa hukumnya memaparkan secara rinci kronologi peristiwa yang dialami korban. Kasus tersebut diduga melibatkan seorang oknum dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu berinisial AGM. Peristiwa bermula pada 14 Februari 2025, ketika AGM […]

  • ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn

    ASEAN Secretary-General Visits Australia to Strengthen ASEAN-Australia Strategic Partnership

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 266
    • 0Komentar

    IDNtribune, Australia – ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn, is scheduled to undertake an official visit to Adelaide, Australia, from 24 to 28 August 2025. The visit is carried out at the invitation of the Organising Chairman of the Australia-ASEAN Business Forum, Francis Wong OAM. During the forum, Dr. Kao will deliver a keynote speech […]

  • 托乔乌纳乌纳多吉安岛,印度尼西亚中苏拉威西省

    多吉安群岛——中苏拉威西的海洋明珠,成为国家生态旅游目的地

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 480
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Touna – 2025年10月7日 —— 位于中苏拉威西托乔乌纳乌纳县的多吉安群岛再次巩固其作为印尼国家重点旅游目的地的地位。该地区被正式列入印尼 50个国家旅游目的地(DPN) 之一,以“印尼最新生态旅游目的地(Indonesian’s Newest Ecotourism Destination)”为形象,并被纳入 88个国家战略旅游区(KSPN)。 这一认定进一步强化了多吉安群岛在国家旅游发展中的战略作用。该地区不仅以自然之美著称,同时在自然资源保护、教育、科研以及社会、经济与文化赋能方面发挥着重要作用。 多吉安群岛拥有多样的旅游吸引力,包括自然、文化以及特殊兴趣旅游。游客可在洁白的沙滩上休憩,在清澈的海水中潜水、游泳、垂钓,或与当地居民互动,感受独特的社会与文化氛围。优美的环境与地方智慧文化,使该群岛成为生态旅游爱好者的理想目的地。 作为“珊瑚三角区”(Coral Triangle)的一部分——涵盖印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、巴布亚新几内亚、日本与澳大利亚——多吉安群岛拥有极其丰富的海洋生态系统。这里分布着四种主要珊瑚类型:岸礁(fringing reef)、障礁(barrier reef)、块礁(patch reef) 与 环礁(atoll)。 在多吉安海域共发现 262种珊瑚(其中包括特有种 Acropoda togeanensis)、596种鱼类(包括 Paracheilinus togeanensis 和 Ecsenius sp.)、以及 555种软体动物。此外,还生活着诸多稀有物种,如巨砗磲(Tridacna gigas)、绿蠵龟(Chelonia mydas)、玳瑁(Eretmochelys imbricata)、儒艮(Dugong dugon) 与领航鲸(pilot whale) 等。 除海洋生态外,多吉安陆地区域亦栖息着众多受保护及特有陆生动物,包括多吉安猴(Macaca togeanus)、多吉安巨蜥(Varanus salvator togeanensis)、熊袋貂(Phalanger ursinus)、眼镜猴(Tarsius spectrum)、鹿猪(Babyrousa babirussa)等。同时,这里还记录有97种鸟类与363种植物,其中包括娑罗树(Shorea sp.)、铁木(Intsia bijuga)与Palapi树(Heritiera sp.)。 凭借丰富的海洋与陆地生态资源,多吉安群岛理应成为印尼生态旅游的象征,在保护自然与促进可持续经济发展之间取得平衡。中苏拉威西省政府与中央政府正持续推动多吉安旅游基础设施建设与国际推广,吸引更多国内外游客,同时确保生态保护价值不受影响。

expand_less