Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Tudingan Mental, SHGB Lahan Nippon Paint Sah Secara Hukum

Tudingan Mental, SHGB Lahan Nippon Paint Sah Secara Hukum

  • account_circle Muhammad Rizky
  • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
  • visibility 113
  • comment 0 komentar

Palu, IDNtribune.com – Polemik lahan yang menyeret PT Nipsea Paint And Chemicals kembali mengemuka setelah muncul klaim penyerobotan dan tuduhan cacat administrasi terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00172.

Penelusuran terhadap dokumen pertanahan, rekam transaksi, serta keterangan dari kuasa hukum menunjukkan bahwa rangkaian tuduhan tersebut tidak memiliki rujukan hukum yang memadai.

Kronologi Perpindahan Hak: Transaksi 2002 Menjadi Dasar Kepemilikan

Penusuran terhadap arsip administrasi mengonfirmasi bahwa tanah yang disengketakan merupakan objek transaksi jual beli antara Hubaib (almarhum) dan Darwis Mayeri pada 25 Januari 2002. Transaksi tersebut menghasilkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00342/Lolu/2002 seluas 6.480 meter persegi.

Pada 18 Januari 2022, Darwis Mayeri kembali melakukan transaksi atas sebagian lahan seluas 3.534 meter persegi kepada PT Nipsea Paint melalui Akta Jual Beli No. 33/2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agung Ryan Pramana, S.H., M.Kn.

Proses pemecahan kemudian menghasilkan SHM No. 02609 yang berubah menjadi SHGB No. 00172 atas nama PT Nipsea Paint dengan masa berlaku sampai 28 Desember 2041.

Pernyataan Kuasa Hukum: Perusahaan Membeli Tanah Berdasarkan Sertifikat Tanpa Catatan Sengketa

Kuasa hukum PT Nipsea Paint, Julianer Aditia Warwan, menyampaikan bahwa pembelian lahan dilakukan berdasarkan dokumen resmi yang telah terbit jauh sebelum perusahaan melakukan transaksi.

“Permasalahan bukan terletak pada Nippon Paint. Sertifikat sudah terbit dan tidak terdapat catatan masalah ketika pembelian dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa prosedur jual beli telah mengikuti ketentuan hukum pertanahan dan dilakukan melalui akta resmi.

Keabsahan Sertifikat: Tidak Ada Pembatalan dari BPN Sigi

Hasil verifikasi terhadap status SHGB No. 00172 menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sigi tidak pernah mengeluarkan keputusan pencabutan. Berdasarkan asas contrarius actus, pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan oleh pejabat penerbit.

Julianer menegaskan bahwa tidak ada lembaga resmi yang menyatakan sertifikat tersebut tidak sah, sehingga dokumen masih memiliki kekuatan hukum penuh.

Aspek Penyidikan: Saksi Kunci Belum Diperiksa

Kuasa hukum perusahaan juga menyoroti belum dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi mahkota yang memiliki informasi mengenai proses penyerahan tanah dan keaslian dokumen pada 2002.

“Pemeriksaan saksi tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan penandatanganan dokumen,” ungkapnya.

Ketidakhadiran saksi dalam penyidikan dinilai sebagai kekurangan yang dapat memengaruhi objektivitas penyelidikan.

Dugaan Pola Sistematis: Indikasi Keterlibatan Pihak Eksternal

Analisis terhadap dinamika sengketa memperlihatkan adanya indikasi bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. Fokus klaim diarahkan kepada Nipsea Paint, padahal akar transaksi berada pada proses jual beli dua dekade lalu.

“Indikasi keterlibatan pihak yang diduga sebagai mafia tanah perlu diungkap. Klarifikasi dari BPN Sigi sangat diperlukan,” ujar Julianer.

Isu Warkah: Tidak Ada Putusan yang Menetapkan Pemalsuan

Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa tidak pernah mengetahui dugaan keberadaan 13 warkah palsu dalam penerbitan SHM No. 00342. Selain itu, belum terdapat putusan pidana yang menyatakan Darwis Mayeri melakukan pemalsuan dokumen.

Penyelesaian sengketa ini memerlukan langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan agar kepastian hukum terjaga. Penanganan yang objektif menjadi penting untuk menghindari potensi kriminalisasi terhadap pembeli yang beritikad baik.

  • Penulis: Muhammad Rizky

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaya Hidup Milenial: Antara Traveling, Hidup Sehat, dan Aktivisme Digital

    Gaya Hidup Milenial: Antara Traveling, Hidup Sehat, dan Aktivisme Digital

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 81
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Lifestyle – Generasi milenial dikenal sebagai kelompok dengan gaya hidup yang dinamis dan penuh warna. Lahir di era digital dan tumbuh bersama media sosial, generasi ini memandang kehidupan tidak semata tentang bekerja keras, melainkan juga tentang menikmati pengalaman, menjaga kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial melalui ruang digital. Traveling: Lebih dari Sekadar LiburanBagi […]

  • Kawasan TPST Bantargebang

    印尼能源与矿产资源部长签署修订版总统条例草案 推动垃圾发电项目发展

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Stenly Fischer
    • visibility 274
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – 印尼能源与矿产资源部长巴赫利尔·拉哈达利亚(Bahlil Lahadalia)签署了关于垃圾处理发电的总统条例修订草案。该法规旨在加速城市固体废弃物处理,同时为国有电力公司(PT PLN Persero)提供新的电力供应来源。 巴赫利尔在雅加达表示:“今天下午我已经签署了草案初稿,接下来将进入进一步的行政程序。”这项新法规将取代2018年第35号总统条例,即《加速建设环境友好型垃圾能源处理设施条例》。 他指出,新的总统条例将正式将垃圾发电列为国家可再生能源(EBT)的一部分。“目前,我们将推动各大城市的垃圾转化为电力能源。” 另一方面,印尼国家投资管理机构Danantara的首席投资官潘杜·帕特里亚·夏里尔(Pandu Patria Sjahrir)透露,政府推动的垃圾发电(Waste-to-Energy)项目总投资额约为50亿美元,折合约82.97万亿印尼盾(按汇率1美元兑16,595印尼盾计算)。 潘杜表示,Danantara将提供部分资金支持,剩余部分将通过贷款融资。他补充道:“垃圾能源化项目总体投资为50亿美元,我们将协助提供资本方面的支持。” 据悉,Danantara通过发行“爱国债券”(Patriot Bond)已成功募集约50万亿印尼盾,用于多项战略性项目,其中之一便是垃圾发电工程。该项目预计将在本月底启动招标,首批优先实施的城市共有4个,共计8个发电项目。 计划显示,每座垃圾发电厂每日将处理不少于1,000吨垃圾,发电量至少可达15兆瓦(MW),可供约20,000户家庭使用。每个项目将占地约4至5公顷。 截至今年中期,印尼每年垃圾产量约3,500万吨,相当于16,500个足球场面积,或可覆盖整个雅加达市区20厘米厚度。当前,全国仅约61%的垃圾得到有效处理。

  • DPRD Palu Temui BKN dan Komisi II DPR RI, Bahas Nasib 1.171 Honorer dan Dugaan P3K Fiktif

    DPRD Palu Temui BKN dan Komisi II DPR RI, Bahas Nasib 1.171 Honorer dan Dugaan P3K Fiktif

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Jafar Bua
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Jakarta – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11), untuk memperjuangkan kejelasan status 1.171 tenaga honorer sekaligus melaporkan dugaan keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) fiktif di daerah tersebut. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kota Palu […]

  • Kepala Kejaksaan Negeri Palu, Mohamad Rohmadi, S.H., M.H. Didampingi Kasi Pidsus Junaedi, S.H., MH., dan Kasi Pidum Inti Astuti, S.H., MH

    Kejari Palu Paparkan Kinerja Penanganan Perkara Sepanjang 2025

    • calendar_month 10 jam yang lalu
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Palu, IDNtribune.com – Kejaksaan Negeri Palu memaparkan capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2025 dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 12 Desember 2025. Pemaparan tersebut mencerminkan intensitas penegakan hukum yang disertai perubahan pendekatan kebijakan di lingkungan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Palu, Mohamad Rohmadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa selama tahun 2025 pihaknya menangani sebanyak 600 […]

  • Member of Commission II of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.

    Longki Djanggola: Data Manipulation in PPPK Recruitment Must Be Punished

    • calendar_month Rab, 27 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 114
    • 0Komentar

    JAKARTA, IDNtribune.com – The North Morowali Police (Polres Morut) are currently conducting an investigation into the alleged existence of “ghost” honorary staff in the recruitment process of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in the region. As part of the investigation, Polres Morut has sent official letters to several Regional Apparatus Organizations (OPD) requesting the […]

  • Saudi Arabia Builds the Future of Global Tourism with Six Mega Projects by 2030

    Saudi Arabia Builds the Future of Global Tourism with Six Mega Projects by 2030

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 75
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Riyadh – As part of its national economic diversification efforts, Saudi Arabia has unveiled an ambitious plan to attract 100 million tourists by 2030. To achieve this goal, the Kingdom is investing in several futuristic tourism developments designed to captivate both domestic and international travelers. Diriyah GateThe Diriyah Gate project, valued at $50 billion, […]

expand_less