Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politics » Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

  • account_circle Moh. Fadli Ladjinta
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar

IDNtribune.com, Washington, D.C – Sejumlah hakim federal yang diangkat oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberikan putusan yang justru menentang kebijakan pemerintahan Trump.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif di bawah kepemimpinan Trump, meskipun sebagian besar hakim tersebut berasal dari pilihan politiknya sendiri.

Trump, melalui akun Truth Social, mengungkapkan kekecewaannya terhadap para hakim pilihannya setelah Hakim Karin Immergut, yang ia angkat pada masa jabatan pertamanya, menolak upayanya untuk menempatkan pasukan Garda Nasional di Portland. Hakim tersebut menyebut langkah Trump “tidak berdasar” dan berpotensi menjerumuskan negara ke dalam bentuk pemerintahan militer yang inkonstitusional.

Kekecewaan serupa pernah disampaikan Trump sebelumnya terhadap kelompok konservatif Federalist Society, yang ia nilai memberikan “nasihat buruk” dalam proses nominasi hakim pada masa jabatan pertamanya.

Kritik itu muncul setelah seorang hakim pilihannya sendiri menolak kewenangannya untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap sejumlah mitra dagang Amerika Serikat.

Meskipun Trump dan para pendukungnya kerap menyerang hakim yang diangkat oleh Partai Demokrat dengan sebutan “radikal” atau “aktivis liberal”, sejumlah hakim pilihannya sendiri kini juga menjadi penghalang terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahannya.

Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, dalam pernyataan kepada awak media menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Trump telah berkali-kali dibenarkan oleh Mahkamah Agung, meskipun sering digugat oleh hakim-hakim di tingkat bawah. Ia menuding keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan pemerintah berasal dari “hakim liberal yang bertindak melampaui kewenangannya.”

Namun, sejumlah hakim yang diangkat oleh Trump justru memberikan kritik keras terhadap pola hubungan eksekutif dengan lembaga yudikatif. Hakim Distrik AS Thomas Cullen, misalnya, menilai bahwa serangan verbal pemerintah terhadap hakim yang mengeluarkan putusan tidak sejalan dengan prinsip dasar konstitusi Amerika Serikat. Ia menyebut kampanye semacam itu sebagai “tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan disayangkan.”

Beberapa kasus penting menunjukkan sikap independen para hakim tersebut. Hakim Tim Kelly di Washington, D.C., menolak deportasi anak-anak asal Guatemala yang dilakukan secara mendadak oleh pemerintah, menyebut alasan yang diajukan “runtuh seperti rumah kartu.” Hakim Trevor McFadden menilai pengusiran Associated Press dari acara Gedung Putih sebagai tindakan inkonstitusional.

Dalam kasus ekonomi, Hakim Timothy Reif dari U.S. Court of International Trade menolak wewenang Trump untuk memberlakukan tarif sepihak terhadap negara mitra dagang, karena hal tersebut termasuk dalam kewenangan legislatif.

Selain itu, sejumlah hakim pilihan Trump juga menolak kebijakan deportasi massal warga Venezuela dengan menggunakan Alien Enemies Act, serta menentang kebijakan wajib tahanan terhadap imigran yang menunggu proses deportasi.

Sementara itu, Hakim Dabney Friedrich dan Mary McElroy juga menolak beberapa kebijakan administrasi Trump terkait pemotongan dana untuk program tunawisma dan kesehatan masyarakat, serta penyalahgunaan dana bantuan bencana sebagai bentuk tekanan politik terhadap negara bagian oposisi.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Trump berhasil menempatkan banyak hakim konservatif selama masa jabatannya, tidak semua dari mereka berpihak kepadanya. Sebaliknya, banyak yang tetap menjunjung tinggi independensi peradilan serta prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif — prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Amerika Serikat.

  • Penulis: Moh. Fadli Ladjinta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn

    ASEAN Secretary-General Visits Australia to Strengthen ASEAN-Australia Strategic Partnership

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 36
    • 0Komentar

    IDNtribune, Australia – ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn, is scheduled to undertake an official visit to Adelaide, Australia, from 24 to 28 August 2025. The visit is carried out at the invitation of the Organising Chairman of the Australia-ASEAN Business Forum, Francis Wong OAM. During the forum, Dr. Kao will deliver a keynote speech […]

  • Festival Kampung Pecinan

    探索中华艺术与文化的独特魅力

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Stenly Fischer
    • visibility 64
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Malang – 中国是一个拥有悠久历史与丰富文化的国家。根据美国历史学会(American Historical Association)在 The Oldest Living Civilization 一文(资料来源:GI Roundtable 42: Our Chinese Ally, 1944)中指出,中国拥有世界上延续时间最长的文明,其文字记载已超过三千五百年。早在那个时代,中国文明已展现出高度的发展水平。 中华文化的丰富多样性 中华文化涵盖生活的方方面面,包括传统、礼仪、宗教、艺术、语言以及美食。凭借数千年的历史积淀,这一文化已传播至世界各地,包括印度尼西亚。在传播过程中,中华文化与当地文化相互融合,形成了和谐的文化共生现象。 在印度尼西亚,中华文化的诸多元素已成为社会生活的重要组成部分,如春节庆典、舞龙舞狮表演、中式美食以及武术等。这些文化瑰宝代代相传,成为印尼多元文化中不可分割的一部分。 在 China Festival 感受中华文化的魅力 如今,了解博大精深的中华文化可以通过一种更为生动、互动的方式进行。秉持创校先贤崇高理念的玛中大学(Universitas Ma Chung),将举办一场名为 China Festival(ChiFest)的盛大文化活动。 该活动旨在促进文化、社群与创新之间的和谐共生。ChiFest 不仅是一场庆典,更是汇聚积极能量、启发思维并凝聚社会多元力量的平台。 此次节庆将通过多种形式展示中华文化的独特魅力,包括: Tionghoa Art(中华艺术):展示以中华文化为主题的摄影与绘画作品; Tionghoa Culture(中华文化):展出中国古董、传统室内设计,并设有书法体验课程(Sufa); Tionghoa Legacy(中华传承):讲述玛中大学创办人及校友的成功故事。 此外,活动期间还将呈现多场精彩的文化表演。该节庆不仅旨在弘扬中华文化,更希望为印度尼西亚的未来注入和谐、创新与积极的能量。 不要错过 2025 年 7 月 26–27 日在玛中大学举行的 China Festival,一起探索并庆祝中华文化的独特魅力。

  • Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

    Finance Minister Plans Rp20 Trillion Liquidity Injection for Bank DKI and Bank Jatim

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 24
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa announced plans to inject around Rp20 trillion in liquidity into two regional banks—Bank DKI Jakarta and Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim)—in the near future. The move follows the government’s recent liquidity injection of Rp200 trillion into five state-owned banks using state treasury funds. “I’ve placed […]

  • Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin

    Attorney General: Forest Control Task Force Identifies 5,342.58 Hectares of Land in Sulawesi and Maluku

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – Attorney General ST Burhanuddin announced that the Forest Area Control Task Force (Satgas Penertiban Kawasan Hutan or Satgas PKH) has successfully reclaimed more than 5,200 hectares of forest area previously used for illegal mining operations. “As of October 1, 2025, the Forest Area Control Task Force has managed to regain control over […]

  • US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

    Trump Pushes Gaza War Framework, Netanyahu Still Rejects Palestinian Statehood

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 20
    • 0Komentar

    IDNtribune, Washington DC – U.S. President Donald Trump has introduced a framework agreement to end the war in Gaza and rebuild the devastated territory. The initiative has gained strong backing, not only from Trump himself, but also from several Arab and Islamic countries including Jordan, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Pakistan, Indonesia, […]

  • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

    专家称:LPS直接向国会报告绩效将提升公共问责与内部纪律

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Stenly Fischer
    • visibility 47
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – 安达拉斯大学经济学家夏夫鲁丁·卡里米(Syafruddin Karimi)表示,计划要求印尼存款保险机构(Lembaga Penjamin Simpanan,简称LPS)直接向国会(DPR)提交绩效报告,有助于强化公共问责并推动机构内部纪律建设。 他指出,此举意味着政策方向、预算执行以及处置结果将在公开场合接受检验,并被正式记录。这项提议 merupakan revisi《2023年第4号金融部门发展与强化法》(UU PPSK)的其中一项修订要点,该修订已于2025年10月2日(星期四)在印尼国会第一会议年度第五次全体会议上获得所有党派一致通过。 夏夫鲁丁在接受《彭博Technoz》采访时(2025年10月6日)解释称:“如果报告机制采取事后(ex post)方式,基于明确的结果指标,如理赔及时性、资产回收率上升、处置成本下降等,将能让国会评估LPS的有效性,而无需介入日常技术性事务。” 他补充道,在这种框架下,国会可以审查LPS绩效,而不会影响机构运营的灵活性。然而,他同时警告称,如果报告机制转变为事前审批(ex ante)或深入干涉操作细节,可能带来潜在风险。 “当流程变成事前审批或操作细节被政治化时,关键岗位的招聘、处置技术采购或危机时期的财政需求可能被拖延,从而削弱干预速度并损害公众信任。”夏夫鲁丁强调。 为在透明度与灵活性之间取得平衡,他建议LPS向国会的报告设计应设定明确的响应期限,并附带必要条款。此外,还应实施基于指标的季度报告及专题审计,以确保问责机制不影响LPS维护国家金融体系稳定的效率。 值得注意的是,UU PPSK修订过程曾引发争议。多次讨论均在国会第十一委员会工作小组(Panja)内部以闭门方式进行。根据2025年10月1日的协调稿,修订内容包括多项实质性变化,以响应宪法法院(MK)的裁决及金融数字化发展的需求。 其中备受关注的修订之一是第86条,涉及LPS年度工作与预算计划(RKAT)的报告机制。此前,RKAT需提交财政部审批,而修订草案规定今后特别是与运营相关的RKAT,必须获得国会批准。

expand_less