Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politics » Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

Hakim yang Diangkat Trump Justru Menolak Kebijakan Pemerintahannya Sendiri

  • account_circle Moh. Fadli Ladjinta
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
  • visibility 241
  • comment 0 komentar

IDNtribune.com, Washington, D.C – Sejumlah hakim federal yang diangkat oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberikan putusan yang justru menentang kebijakan pemerintahan Trump.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif di bawah kepemimpinan Trump, meskipun sebagian besar hakim tersebut berasal dari pilihan politiknya sendiri.

Trump, melalui akun Truth Social, mengungkapkan kekecewaannya terhadap para hakim pilihannya setelah Hakim Karin Immergut, yang ia angkat pada masa jabatan pertamanya, menolak upayanya untuk menempatkan pasukan Garda Nasional di Portland. Hakim tersebut menyebut langkah Trump “tidak berdasar” dan berpotensi menjerumuskan negara ke dalam bentuk pemerintahan militer yang inkonstitusional.

Kekecewaan serupa pernah disampaikan Trump sebelumnya terhadap kelompok konservatif Federalist Society, yang ia nilai memberikan “nasihat buruk” dalam proses nominasi hakim pada masa jabatan pertamanya.

Kritik itu muncul setelah seorang hakim pilihannya sendiri menolak kewenangannya untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap sejumlah mitra dagang Amerika Serikat.

Meskipun Trump dan para pendukungnya kerap menyerang hakim yang diangkat oleh Partai Demokrat dengan sebutan “radikal” atau “aktivis liberal”, sejumlah hakim pilihannya sendiri kini juga menjadi penghalang terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahannya.

Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, dalam pernyataan kepada awak media menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Trump telah berkali-kali dibenarkan oleh Mahkamah Agung, meskipun sering digugat oleh hakim-hakim di tingkat bawah. Ia menuding keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan pemerintah berasal dari “hakim liberal yang bertindak melampaui kewenangannya.”

Namun, sejumlah hakim yang diangkat oleh Trump justru memberikan kritik keras terhadap pola hubungan eksekutif dengan lembaga yudikatif. Hakim Distrik AS Thomas Cullen, misalnya, menilai bahwa serangan verbal pemerintah terhadap hakim yang mengeluarkan putusan tidak sejalan dengan prinsip dasar konstitusi Amerika Serikat. Ia menyebut kampanye semacam itu sebagai “tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan disayangkan.”

Beberapa kasus penting menunjukkan sikap independen para hakim tersebut. Hakim Tim Kelly di Washington, D.C., menolak deportasi anak-anak asal Guatemala yang dilakukan secara mendadak oleh pemerintah, menyebut alasan yang diajukan “runtuh seperti rumah kartu.” Hakim Trevor McFadden menilai pengusiran Associated Press dari acara Gedung Putih sebagai tindakan inkonstitusional.

Dalam kasus ekonomi, Hakim Timothy Reif dari U.S. Court of International Trade menolak wewenang Trump untuk memberlakukan tarif sepihak terhadap negara mitra dagang, karena hal tersebut termasuk dalam kewenangan legislatif.

Selain itu, sejumlah hakim pilihan Trump juga menolak kebijakan deportasi massal warga Venezuela dengan menggunakan Alien Enemies Act, serta menentang kebijakan wajib tahanan terhadap imigran yang menunggu proses deportasi.

Sementara itu, Hakim Dabney Friedrich dan Mary McElroy juga menolak beberapa kebijakan administrasi Trump terkait pemotongan dana untuk program tunawisma dan kesehatan masyarakat, serta penyalahgunaan dana bantuan bencana sebagai bentuk tekanan politik terhadap negara bagian oposisi.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Trump berhasil menempatkan banyak hakim konservatif selama masa jabatannya, tidak semua dari mereka berpihak kepadanya. Sebaliknya, banyak yang tetap menjunjung tinggi independensi peradilan serta prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif — prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Amerika Serikat.

  • Penulis: Moh. Fadli Ladjinta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum DPP PROBO, M. Rizky Hidayatullah

    Ketum PROBO: Nilai Imlek Sejalan dengan Semangat Gotong Royong Bangsa

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle Moh. Fadli Ladjinta
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta, IDNtribune.com – Ketua Umum DPP Relawan Pro Prabowo (PROBO), M. Rizky Hidayatullah, menegaskan bahwa Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili harus menjadi momentum memperkuat kebangsaan. Ia menyebut keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah. Nilai kerja keras, ketekunan, solidaritas keluarga, dan semangat berbagi dalam tradisi Imlek dinilai sejalan dengan fondasi gotong royong bangsa. Rizky […]

  • Asean Youth Games Pencak Silat 2025.

    Pencak Silat Catat Sejarah, Debut di Asian Youth Games 2025 Bahrain

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Moh. Fadli Ladjinta
    • visibility 294
    • 0Komentar

    IDNtribune.com, Jakarta – Seni bela diri tradisional Indonesia, pencak silat, akan mencatat sejarah baru dengan tampil untuk pertama kalinya di ajang Asian Youth Games (AYG) 2025 yang diselenggarakan di Bahrain pada 22–31 Oktober mendatang. Cabang olahraga ini menjadi salah satu dari 26 disiplin olahraga yang akan dipertandingkan dalam edisi ketiga pesta olahraga remaja se-Asia tersebut. […]

  • ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn

    ASEAN Secretary-General Visits Australia to Strengthen ASEAN-Australia Strategic Partnership

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 264
    • 0Komentar

    IDNtribune, Australia – ASEAN Secretary-General, Dr. Kao Kim Hourn, is scheduled to undertake an official visit to Adelaide, Australia, from 24 to 28 August 2025. The visit is carried out at the invitation of the Organising Chairman of the Australia-ASEAN Business Forum, Francis Wong OAM. During the forum, Dr. Kao will deliver a keynote speech […]

  • Kuasa Hukum korban dari LBH Sulteng

    Modus Janji Nikah, Oknum Dosen UIN Datokarama Malah Kriminalisasi Pacar Gelapnya

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Palu, IDNtribune.com – Dugaan tindak penipuan, kekerasan seksual, dan kriminalisasi yang dialami seorang perempuan berinisial SL kembali mencuat ke ruang publik setelah kuasa hukumnya memaparkan secara rinci kronologi peristiwa yang dialami korban. Kasus tersebut diduga melibatkan seorang oknum dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu berinisial AGM. Peristiwa bermula pada 14 Februari 2025, ketika AGM […]

  • Presiden Korea Utara, Kim Jong Un

    Korut Uji Coba Dua Rudal Pertahanan Udara Baru, Ketegangan Semenanjung Korea Meningkat

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Muhammad Rizky
    • visibility 264
    • 0Komentar

    IDNtribune, Pyongyang – Media resmi Korea Utara melaporkan bahwa negara tersebut berhasil melakukan uji coba dua rudal pertahanan udara baru yang diklaim memiliki “kemampuan tempur superior” dengan teknologi unik. Uji coba pada Sabtu itu dipantau langsung oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), menyebutkan bahwa […]

  • Gufran Ahmad Resmi ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Kadin Sulteng

    Gufran Ahmad Langsung Amankan Tiket Bakal Calon Ketua Kadin Sulteng 2026-2031

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2026
    • account_circle Thomy Thomy Kristianto Hia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Palu, IDNtribune.com – Gufran Ahmad resmi ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2030 setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan. Penetapan tersebut dilakukan setelah Gufran Ahmad melengkapi syarat administrasi, termasuk pembayaran uang pendaftaran sebesar Rp200 juta. Proses pemenuhan syarat itu dilakukan pada Senin (9/3) di Kantor […]

expand_less