JAKARTA, IDNTRIBUNE.COM – Desakan untuk mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang muncul belakangan ini mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak, salah satunya dari kelompok relawan Kawan Milenial Jokowi (KAMI Jokowi). Inisiator relawan tersebut, Beny Papa, menegaskan bahwa tuntutan tersebut bersifat bias dan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Kami anggap ini aspirasi yang justru bias dan tidak mendasar,” ujar Beny kepada media, menanggapi berbagai suara yang menuntut pertanggungjawaban Jokowi atas kebijakan dan keputusan politiknya selama menjabat sebagai presiden selama dua periode.

Beny menyoroti bahwa selama satu dekade kepemimpinannya, Jokowi telah melakukan pembangunan yang masif di berbagai sektor. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat serta bertujuan untuk memajukan Indonesia.

“Kita tahu kepemimpinan Bapak Jokowi selama 10 tahun merupakan rentang waktu di mana kita melihat pembangunan yang masif, kebijakan yang pro-rakyat, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia sebagai basis kinerja selama memimpin,” tambahnya.

Beny pun menilai bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Jokowi tidak hanya salah alamat tetapi juga tidak objektif. Ia menilai, kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi seharusnya memiliki dasar yang kuat dan tidak sekadar menjadi seruan politis yang bersifat tendensius.

Jejak Pembangunan di Era Jokowi

Dalam dua periode kepemimpinannya, mantan Wali Kota Solo ini dikenal dengan berbagai proyek infrastruktur yang mencolok. Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera, pembangunan bandara di berbagai daerah, hingga proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi bukti nyata dari visi pembangunan presiden ketujuh Indonesia itu.

Di sektor ekonomi, berbagai program seperti Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga kebijakan hilirisasi industri juga diakui telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi dalam negeri. Menurut Beny, kebijakan-kebijakan tersebut adalah bentuk nyata dari komitmen Presiden ke-7 RI itu dalam mengutamakan rakyatnya.

“Jadi kalau hari ini ada desakan seperti itu, kami anggap itu salah alamat, tidak objektif, juga tidak berdasar,” tegas Beny. ***