IDNtribune.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, mengadakan Rapat Koordinasi membahas perkembangan situasi Papua di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Maret 2024.

Sekretaris Menko Polhukam Letnan Jenderal Teguh Pudji Rumekso, mengkonfirmasi adanya pertemuan itu. Dia menyebut, pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di wilayah itu.

“Rapat membahas tentang isu-isu Papua. Peserta rapat melaporkan perkembangan situasi terakhir kepada Menko,” kata Teguh saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 April 2024.

Teguh tak menjelaskan detail topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu. Ia hanya memastikan pertemuan itu dilakukan untuk menjaga situasi keamanan di Bumi Cenderawasih tetap kondusif.

Ditanya mengenai apakah pertemuan ini menghasilkan keputusan berupa strategi baru dalam penyelesaian konflik di Papua, Teguh enggan menjawab. Dia hanya menyebut, peserta rapat membahas program-program yang sudah dilakukan untuk menangani berbagai isu di Papua. “Intinya mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan selama ini,” ujar Teguh.

Rakor ini juga dihadiri, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal I Nyoman Cantiasa, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Mayor Jenderal Yudi Abrimantyo dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Suntana.

Mengenai pendekatan terhadap kelompok bersenjata, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar sebelumnya mengatakan belum ada perubahan pendekatan TNI terhadap kelompok bersenjata di Papua setelah mengembalikan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Nugraha, TNI tetap mengedepankan operasi teritorial dengan mengajak masyarakat untuk tetap membangun Papua. Namun, ia memastikan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum humaniter apabila OPM bertindak brutal.